.CO
– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesetiaannya untuk mempercepat Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan nasional. Prioritasnya adalah mengurangi disparitas dalam akses ke tempat tinggal yang layak di daerah pedesaan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bapperida Kalimantan Tengah sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah provinsi, Leonard S. Ampung. Ia menjadi wakil dari Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan. Acara ini diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025.
Rakor ini diawali dengan sambutan dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Ini merupakan komponen penting dalam usaha pemerintah untuk mencapai tujuan menyediakan perumahan yang sesuai standar dan terjangkau bagi masyarakat lewat kerjasama berbagai departemen, khususnya antara pemerintah nasional dan lokal.
Menurut pernyataan yang diberikan oleh Leonard S. Ampung, ia menekankan tekad serta dukungan total dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan program strategis nasional tersebut.
“Leonard menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan senang hati menerima program tersebut dan bersedia membantu pelaksanaannya di wilayah setempat, terutama untuk memperbaiki ketidakseimbangan akses ke perumahan yang layak di area pedesaan,” katanya.
Selain itu, Leonard menggarisbawahi bahwa menyediakan tempat tinggal yang sesuai standar di area pedesaan merupakan aspek vital dalam pengembangan jangka panjang. Menurut pendapatnya, langkah ini bukan saja akan meningkatkan taraf hidup orang-orang setempat namun juga mengokohkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang didukung oleh masyarakat sendiri.
“Perumahan merupakan suatu keperluan pokok yang perlu terpenuhi. Lewat program ini, kita bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan penduduk pedesaan serta memacu perkembangan ekonomi setempat dengan menciptakan lebih banyak pekerjaan dalam bidang konstruksi dan manufaktur material bangunan,” jelas Leonard.
Kala itu, Departemen Dalam Negeri menyatakan betapa vitalnya partisipasi aktif pemerintah lokal dalam memastikan permintaan akan hunian di setiap area mereka, bersama dengan penyusunan aturan dan tanah yang dibutuhkan guna mensupport kemulusan proyek konstruksi tersebut.
Melalui partisipasi aktif di dalam diskusi seperti Rakornis ini, Kalimantan Tengah bertujuan untuk bisa memberikan kontribusi maksimal pada Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ini semua dilakukan dengan harapan agar masyarakat pedesaan menjadi lebih makmur, mandiri, serta kompetitif.
Untuk mengakhiri pidato tersebut, Leonard menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng akan tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat beserta seluruh kabupaten/kota dalam daerahnya guna memastikan proyek ini berlangsung sebagaimana mestinya dan bisa memberi dampak positif langsung kepada warganya.
“Kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci penting bagi kesuksesan dari program ini,” tegasnya.
Rapat itu pun menyinggung beberapa taktik untuk mempercepat pengembangan perumahan, seperti menyederhanakan aturan, program pendanaan, dan metode kerja sama antar departemen.
Acara tersebut juga dimeriahkan oleh keberadaan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Direktur Jenderal Permukiman Desa di Kementerian PKP Imran, bersama dengan beberapa pejabat tingkat I dari berbagai kementerian yang relevan. Turut hadir dalam acara ini adalah gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Indonesia.
mmckalteng
)
