.CO.ID, PARIS — Genosida Israel di Gaza, Tepi Barat, dan kawasan lainnya, membuat banyak negara marah. Mereka tidak rela zionis menginjak injak kemanusiaan dan keadilan yang menjadi pijakan kehidupan.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri Prancis akan mempertimbangkan sanksi terhadap Israel melalui diskusi di tingkat Uni Eropa (EU) ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian disampaikan juru bicara Christophe Lemoine.
“Kami telah membuat pernyataan yang mengutuk ditutupnya akses kemanusiaan ke Jalur Gaza,” kata Lemoine dalam konferensi pers pada Kamis.
“Posisi ini membutuhkan, dan tak bisa diabaikan, sanksi yang mungkin bakal dipikirkan untuk dikenakan kepada Israel,” kata juru bicara kementerian tersebut.
Dia menyebutkan bahwa jika Prancis berencana memberikan sanksi kepada Israel, hal itu akan diputuskan di tingkat Uni Eropa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selanjutnya, Lemoine menyatakan bahwa Prancis tetap berkomitmen terhadap dukungan solusi kedua negara guna penyelesaian konflik di antara Israel dan Palestina.
“Posisi tetap Prancis ini mengisyaratkan bahwa mereka percaya satu-satunya jalannya, sebagaimana kita lihat, adalah solusi politik dengan dasar dari solusi dua negara,” ujarnya.
Posisi yang “jelas” dan “konsisten” tersebut telah disampaikan sebelumnya oleh Presiden Emmanuel Macron, menurut Lemoine. Dia menyebutkan bahwa agar mendapatkan pengakuan dari kedua belah pihak, perlu adanya “pengakuan kepada negara Palestina.”
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis, Presiden (Macron) selalu menyampaikan hal tersebut. Dia berulang kali menegaskan bahwa masalah ini tidak lagi menjadi larangan untuk dibicarakan dan penegasan ini perlu dilakukan pada waktunya yang tepat.
Dia menekankan bahwa solusi politik itu adalah satu-satunya jalan untuk memastikan keamanan Israel serta hak-hak warga Palestina, sekaligus menjaga kestabilan di wilayah tersebut.
Setelah solusi dua negara direalisasikan, baru kita dapat menangani masalah pemerintahan di wilayah Palestina, ujarnya.
“Kami juga menentang setiap bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza, karena hal tersebut mungkin saja melanggar hukum internasional,” jelas Lemoine.
Pemindahan paksa akan menghalangi implementasi dari solusi dua negara.
“Penutupan jalur Gaza bukan saja menimbulkan berbagai kendala, tetapi juga menciptakan kondisi sangat memprihatinkan terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan,” katanya.
“Kita sering kali menegur Israel agar membuka kembali jalur akses menuju Jalur Gaza. Ini adalah suatu kewajiban berdasarkan hukum internasional. Akses untuk pertolongan humaniter seharusnya tidak diblokir. Kita sudah menyampaikan hal ini dan kita akan terus melakukannya kepada pihak Israel,” ujar Lemoine.
Rezim Zionis Israel sudah memblokir perbatasannya menuju Jalur Gaza sejak tanggal 2 Maret kemarin, menyebabkan hambatan bagi segala jenis pasokan bantuan vital ke area tersebut.
Serangan terus-menerus oleh Israel sejak Oktober 2023 sudah mengakibatkan kematian lebih dari 51 ribu orang Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Serangan yang disokong oleh kepalsuan
Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, telah mengaku bahwa tentara penduduk Israel sempat menyatakan palsu adanya temuan terowongan raksasa di jalur Philadelphia yang berada di perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sebuah foto yang dirilis Agustus lalu, yang diklaim Israel menunjukkan terowongan bertingkat yang digunakan oleh kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, sebenarnya hanya menggambarkan parit dangkal dengan kedalaman kurang dari satu meter dan saluran pembuangan air biasa.
Sebagaimana dikutip dari situs Days of Palestine pada hari Selasa (22/4/2025), Gallant menyebutkan bahwa tuduhan palsu itu adalah sebagian dari usaha untuk mementaskan betapa krusialnya Jalur Philadelphia, yang diceritakan sebagai rute ilegal bagi senjata-senjata demi menghambat perjanjian tukar narapidana dengan Hamas.
Saat itu, media di Israel memberikan pujian kepada temuan tersebut sebagai prestasi luar biasa dan mendeskripsikannya sebagai elemen dari sistem labirin bawah tanah yang ekstensif.
Kritikus mengecam pengakuan itu sebagai indikasi bahwa Israel menggunakan data keliru untuk mendukung operasinya secara militer serta menciderai usaha-upaya damai.
Pemimpin-pemimpin Palestina menganggap hal ini sebagai bukti lebih lanjut tentang bagaimana Israel merusak kenyataan demi mendiskreditkan perjuangan mereka serta mempertahankan penderitaan warga di Gaza, Palestina.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan terkait pendudukan Israel serta kebergantungan mereka pada propagandan, sambil juga membongkar dampak merugiakan yang dihadapi para korban jiwa karena tipu muslihat seperti itu. Saat ini, pernyataan tersebut mencerminkan sikap tidak percaya yang masih berlanjut dan kesulitan dalam upaya menuntaskan perselisihan tersebut.
Menurut laporan Al-Jazeera pada hari Rabu (23/4), Badan Pers Gedung Gaza meng-update angka total kematian menjadi melebihi 61.700 jiwa, sementara banyak warga yang terkabur dalam reruntuhannya diyakini sudah meninggal akibat serangan Israel.
